Seminar Mitigasi Risiko Hukum Pengadaan & Sosialisasi LBH IAPI
Seminar Sehari Mitigasi Risiko Hukum Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah & Sosialisasi LBH IAPI telah terlaksana dengan lancar dan penuh antusiasme. Jumat,…
LBH Pengadaan
Situs Resmi LBH Pengadaan Publik Indonesia
LBH Pengadaan
Situs Resmi LBH Pengadaan Publik Indonesia
PENGUKUHAN ADVOKAT DPD LBH PPI SULSEL DI MAKASSAR
Pengukuhan Advokat DPD LBH PPI Sulawesi Selatan Digelar Khidmat di Makassar Makassar, 31 Januari 2026 — Dewan Pengurus Daerah Lembaga…
CACAT YURIDIS EVALUASI PENAWARAN ULANG
Pencerahan Hukum Hari Ini Rabu, 14 Januari 2026 MAJELIS HAKIM MENILAI : PENETAPAN PEMENANG TENDER MELALUI EVALUASI PENAWARAN ULANG TANPA…
MELAKUKAN TENDER ULANG OLEH DIREKSI PERUSAHAAN TERMASUK KEBIJAKAN INTERNAL
Pencerahan Hukum Hari Ini Senin, 22 Desember 2025 MAHKAMAH AGUNG MENIMBANG: TINDAKAN DIREKSI PERUSAHAAN YANG MELAKUKAN TENDER ULANG ADALAH SUATU…
ONRECHTMATIGE OVERHEIDSDAAD BUKAN KEWENANGAN PENGADILAN NEGERI
Pencerahan Hukum Hari Ini Jumat, 05 Desember 2025 MAHKAMAH AGUNG MEMUTUSKAN PENGADILAN NEGERI TIDAK BERWENANG MENGADILI PERBUATAN MELANGGAR HUKUM OLEH…
Rapat Kerja LBH Pengadaan Publik Indonesia
Jakarta, 8 November 2025 | Pukul 13.30 – 17.00 WIB Rapat Kerja (Raker) Lembaga Bantuan Hukum Pengadaan Publik Indonesia (LBH…
DILARANG MENGIKUTI TENDER YANG SAMA BAGI BADAN USAHA YANG PENGURUSNYA SAMA
PENCERAHAN HUKUM HARI INISenin, 13 Oktober 2025 KESAMAAN PENGURUS BADAN USAHA OLEH PESERTA PEMILIHAN DALAM TENDER PENGADAAN PEMERINTAH YANG SAMA…
JAWABAN SANGGAH & SANGGAH BANDING BUKANLAH OBJEK SENGKETA PTUN
Pencerahan Hukum Hari Ini Jumat, 10 Oktober 2025 JAWABAN SANGGAH ATAU SANGGAH BANDING OLEH PEJABAT TATA USAHA NEGARA TIDAK DAPAT…
PERSEKONGKOLAN OLEH PPK, POKJA, DAN PESERTA PEMILIHAN
Pencerahan Hukum Hari IniJumat, 3 Oktober 2025 MAHKAMAH AGUNG MENIMBANG BAHWA KESAMAAN DOKUMEN PENAWARAN DALAM TENDER TELAH CUKUP MENUNJUKKAN ADANYA…
MA MENAMBAH HUKUMAN PENJARA KORUPTOR PENGADAAN MELEBIHI TUNTUTAN JPU
PENCERAHAN HUKUM HARI INISenin, 29 September 2025 MAHKAMAH AGUNG MEMUTUS PELAKU KORUPSI PENGADAAN DENGAN PIDANA PENJARA YANG MELEBIHI TUNTUTAN PENUNTUT…